Kabel yang ditembuskan juga ke Departemen Keuangan Amerika Serikat dan ASEAN ini berisi 13 point secara keseluruhan. Point yang terkait Microsoft itu ada di point nomor 9 dan nomor 10.
Dicantumkan pula bagaimana BSA – yang di Indonesia gencar melakukan razia pembajakan perangkat lunak juga menjadi melakukan intimidasi terhadap kebijakan penggunaan Open Source oleh pemerintah.
Bocoran itu bisa anda baca selengkapnya di Wikileaks :
http://wikileaks.org/cable/2010/02/10CHIANGMAI18.html
---------------------------------------------
IPR: Concern Over Open Source Software and Data Protection
---------------------------------------------
9. (SBU) Microsoft-Thailand's Corporate Affairs Director
identified software copyrights as a big issue. On the one hand,
he praised the Thai government (RTG) for strengthening its IPR
enforcement and education efforts, and said Microsoft was "very
pleased" that Thailand's software piracy rate has decreased by
two percent a year since 2006. On the other hand, he expressed
concern over the RTG's Creative Economy policy of promoting the
"open source" software model over the "commercial source" model
as a means to curb piracy. (Note: this is an issue for IT
companies worldwide, and not unique to Thailand).
10. (SBU) The Business Software Alliance (BSA) Director for
Software Policy-Asia also urged the RTG not to favor open source
over commercial source. He argued that (1) the open source
model has been shown to have an insignificant impact on reducing
software piracy; and (2) by focusing on an open source policy,
the RTG signals the market to stunt the development of
commercial source software, which in turn undermines Thailand's
ability to fully service market needs.
Terjemah Bebas :
---------------------------------------------
IPR: Keprihatinan Atas Perangkat Lunak Open Source dan Proteksi Data
---------------------------------------------
9. (SBU) Direktur Hubungan Perusahaan Microsoft Thailand
mengidentifikasi hak cipta perangkat lunak sebagai masalah besar. Pada sisi lain
ia memuji pemerintah Thailand (RTG) dalam hal penguatan IPR
dan upaya edukasi yang dilakukan, dan mengatakan Microsoft "sangat
senang bahwa tingkat pembajakan perangkat lunak di Thailand menurun
dua persen semenjak 2006". Di sisi lain ia menyatakan
keprihatinan atas kebijakan ekonomi pemerintah Thailand mempromosikan
model perangkat lunak "open source" diatas model "commercial source"
sebagai kebijakan untuk menghilangkan pembajakan (Catatan : Ini masalah
perusahaan di seluruh dunia, bukan hanya di Thailand)
10. (SBU) Direktur Business Software Alliance (BSA) untuk
Kebijakan Perangkat Lunak Asia juga memaksa pemerintah Thailand
untuk tidak mendukung open source diatas commercial source.
Ia berpendapat bahwa (1) model open source telah menunjukkan dampak yang tidak signifikan dalam pemberantasan pembajakan perangkat lunak (2) Dengan mendukung Open Source, pemerintah
Thailand memberikan sinyal kepada pasar untuk menghalangi pengembangan
perangkat lunak commercial source, yang pada gilirannya akan menghambat
kemampuan Thailand dalam memenuhi kebutuhan pasar.
Tampaknya hal yang sama juga terjadi pada pemerintah-pemerintah negara lain di kawasan ASEAN.
Bagaimana menurut anda ?
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar